Implementasi Kebijakan Publik Perlindungan dan Perawaan Lansia
MAKALAH
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN PERWATAN LANSIA MENURUT MODEL
IMPLEMENTASI MERILEE S. GRINDEL
Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Teori Kebijakan Publik
Dosen Pembimbing :
Hanny Purnamasari, M.Ap
Disusun Oleh :
Rian Maulana
1510631180127
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG
2017
BAB
1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Lanjut usia adalah suatu proses alami yang
tidak dapat dihindarkan atau kejadian yang pasti akan dialami semua orang yang
dikaruniai umur panjang dan terjadinya tidak bisa dihindari oleh siapupun,
namun manusia dapat berupaya untuk menghambat kejadiannya. Pada dekade
belakangan ini populasi lanjut usia meningkat dinegara-negara sedang
berkembang, yang awalnya hanya terjadi dinegara maju.
Masalah kesehatan lansia
sangat bervariasi, selain erat kaitannya dengan degenaratif (menua) juga secara progresif. Menua (menjadi tua=aging) adalah suatu proses menghilangnya
secara perlahan-perlahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri/mengganti
diri dan mempertahankan struktur dan fungsi normalnya sehingga tidak dapat
bertahan terhadap jejas (termasuk infeksi) dan memperbaiki kerusakan yang
diderita. Dengan begitu manusia secara progresif akan kehilangan daya tahan
terhadap infeksi dan akan menumpuk makin banyak distorsi metabolic dan
struktural yang disebut sebagai “penyakit degeneratif” (seperti hipertensi,
aterosklorosis, diabetes meletus dan kanker) yang akan menyebabkan kita
menghadapi akhir hidup dengan episode terminal yang dramatic seperti stroke,
infark miokard, koma asidotik, metasis kanker dan sebagainya). (Darmojo, 2006)
Menurut Bustan (2006),
Penyakit atau gangguan yang menonjol pada kelomok lansia adalah: gangguan
pembuluh darah (dari hipertensi
sampai stroke), gangguan metabolik (Diabetes Meletus), gangguan Persendian
(arthritis, encok dan terjatuh) dan gangguan psikososial (kurang penyesuaian
diri dan merasa tidak efektif lagi).
Dari hasil studi tentang
kondisi sosial ekonomi dan kesehatan lanjut usia yang dilaksanakan Komnas
Lansia di 10 propinsi tahun 2006,
diketahui bahwa penyakit terbanyak yang diderita Lansia adalah penyakit sendi
(52,3%), dan hipertensi (38,8%), anemia (30,7%) dan katarak
(23%). Penyakit-penyakit tersebut merupakan penyebab utama disabilitas pada
lansia (komnas lansia 2010). Angka kejadian gangguan hipertensi menunjukkan
suatu angka yang tinggi menjadi suatu pertanyaan yang berujung pada “gaya hidup” lansia itu sendiri. (Darmojo,
2006) .
Kesejahteraan lansia adlah
kondisi terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan
dan lansia. Menurut Liis Heri Mis Cicih (2005) dalam jurnal Demografi,
kebutuhan lansia dapat dalam beberapa hal, yaitu kebutuhan fisik (pemeliharaan
kesehatan, makanan bergizi, dll), kebutuhan mental/spiritual ( bimbingan
mental/spiritual, dorongan untuk berkaya, dll), kebutuhan sosial (lansia perlu
wajah untuk membantu berekspresi, saling berkomunikasi antar lansia, kegiatan
untuk mengisi waktu luang, kepedulian dari masyarakt, dsb),kebutuhan ekonomi
(jaminan dalam pemuhun kebutuhan dasar, perlu pemberdayaan bagi lansia, dll) (Muhammad,
2009)
Dalam pendeskrepsian
mengenai Perlindungan Lansia di daerah Petukangan Utara Jakarta selatan sudah
berjalan sesuai dengan Implementasi Kebijakan dari Suku Dinas Sosial yang ada
dijakarta yaitu, dari hal mendata masyarakat
yang sudah memasuki usia lanjut dengan tim – tim yang sudah dibentul dari
Kelurahan Petukangan Utara untuk mendatangi daerah sasaran dengan mendatangi
setiap rumah – rumahnya agar dapat mengetahui apakah para masyarakat Lansia
sudah mendapatkan penanganan yang cukup atau tidak, Karena jika memang
kurangnya penanganan dan ketidak sanggupan dalam rumah tangganya Kelurahan
Petukangan Utara akan langsung memberi bantuan atau meminta agar salah satu
keluarga yang sudah memasuki usia lanjut untuk di serahkan kepada Kelurahan
Petukangan Utara agar ditempatkan di panti jompo agar tidak menjadi beban
terhadap keluarga yang bersangkutan dan juga lebih mendapatkan perhatian lebih
terutama dalam kesehatan.
1.2 Rumusan Masalah
a) Bagaimana isi kebijakan
dalam Implementasi Lansia di Kelurahan Petukangan Utara ?
b) Bagaimana konteks kebijakan
dalam Implementasi Lansia di Kelurahan Petukangan Utara ?
1.3 Tujuan
Penelitian
a) Untuk mengetahui isi
kebijakan dalam Implementasi Lansia di Kelurahan Petukangan Utara.
b) Untuk mengetahui konteks
Implementasi dalam Implenetasi d Kelurahan Petukangan Utara.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Definisi Kebijakan Publik
Kebijakan
public Menurut James E. Anderson
(1979:3) mendefinisikan kebijakan public sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh
badan-badan dan aparat pemerintah.misalnnya, bidang Pendidikan, politik,
ekonomi, pertanian, pertahanan, dan sebagainya. (DRS. AG. Subarsono, 2012)
Thomas
Dye (1981:1) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak
melakukan (public policy is whatever
government choose to do or not to do ). Definisi kebijakan public menurut
Thomas Dye ersebut mengandung makna bahwa (1) kebijakan public tersebut dibuat
oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta; (2) Kebijakan public menyangkut
pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah. (DRS. AG.
Subarsono, 2012)
2.2 Model Implementasi Kebijakan
Teori
implementsi merupakan teori untuk melihat keberhasilan implementasi suatu
program kebijakan. Keberrhasilah implementasi berarti program yang dirumuskan
menjawab permasalahan sosial yang ada dan meningkatkan kesehjahteraan Karena
suatu program diadakan untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat.
Menurut
Marilee S Grindle (1980), ada dua variable yang mempengaruhi keberhasilan
implementasi yaitu kebijakan dan lingkungan implementasi. Pelayanan sosial
sebagai bagian dari kebijakan sosial juga perlu untuk mendapatkan perhatian untuk melihat
sejauh mana pelaksanaanya dalam mewujudkan kesejahteraan dari lansia.
Pelaksanaan sosial perlu memperhatikan beberapa hal seperti perumusan awal
sehingga memunculkan program yang sesuai dengan kebutuhan,mencakup :
1. Sejauhmana kepentingan
kelompok sasaran atau target groups.
2. Jenis manfaat yang diterima
oleh target groups
3. Sejauh mana perubahan yang
diinginkan
4. Apakah letak sebuah program
sudah tepat
5. Apakah sudah sudah
menyebutkan implementornya dengan rinci
6. Apakah program didukung oleh
sumber daya yang memadahi
Program sebaiknya
disesuaikan dengan kebutuhan target sasaran Karena tidak aka nada gunanya
apabila tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Isi
kebijakan menjadi rule bagi para
implementor agar tidak melupakan bahwa kebijakan dibuat untuk masyarakat luas
bagi kelompokretan seperti halnya kelompok lanjut usia (lansia) terlantar.
Terlepas dari isinya dari isinya makan lingkungan pun
memiliki peran dalam keberhasilan implementasi. Lingkungan merupakan factor
eksternal
yang mendukung pelaksanaan
kebijakan dengan tepat baik dari pembuat kebijakan maupun target sasaran.
Lingkungan implementasi meliputi :
1. Seberapa besar kekuasaan,
kepentingan, dan stratefi yang dimiliki oleh para actor yang terlibat dalam
implementasi kebijakan
2. Karakteristik institusi dan
rejim yang sedang berkuasa
3. Tingkat kepatuhan dan
responsive kelompok sasaran
Berdasarkan gagasan teori
impelementasi Marilee S Grindle,
keberhasilan implementasi pelayanan sosial lansia harus melihat beberapa hal
dalam proses pelaksanaannya. Kebijakan pelayanan sosial bagi lansia juga
mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan lansia tidak dapat terlepas
dari implementasinya.
2.3 Program Lansia Di Kelurahan
Petukangan Utara
Lanjut
usia atau yang sering disebut lansia merupakan istilah tahap akhir dari hidup
manusia. Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional ada tiga aspek
biologi, aspek ekonomi dan sosial. Secara biologis lansia adalah turunnya daya
fisik penduduk dikerenakan seiring berjalannya waktu mengalami penuaan dan
rentannya terhadap penyakit dan menyebabkan hingga kematian maka para lansia
sangat membutuhkan perawatan khusus yang
memadai ,dan juga harus adanya peran dari pemerintah untuk membantu agar para
lansia dapat bantuan dari segi perwatan seperti halnya panti jompo dan
bantuan yang didirikan oleh pemerintah
seharusnya di perbanyak dan diterapkan di daerah daerah lainnya seperti apa
yang sedang di terapkan oleh Kelurahan Petukangan Utara.
Di Kelurahan Petukangan Utara
banyak nya penduduk yang sudah memasuki Usia Lanjut (lansia) masih sangat
banyak yang membutuhkan bantuan dan perawatan dikarenakan banyak para lansia
yang kurang dapat perhatian dari pihak keluarganya sehingga terabaikan maka
dari ini saya ingin mengangkat tema dari segi banyaknya penduduk Kelurahan
Petukangan Utara yang kurangnya akan perhatian dan perawatan,bahkan sering juga
dianggap beban keluarg dikarena kan oleh usia yang tidak produktif lagi ini lah
menapa saya mengambil judul “ IMPLEMENTASI PROGRAM LANSIA DI KELURAHAN
PETUKANGAN UTARA” dengan judul tersebut saya hanya memfokuskan
kepada masyarakat Kelurahan Petukangan Utara
yang berhak menerima bantuan raskin dari pemerintah.
2.4 Narasumber
1.
Apa manfaat dari Program Lansia bagi warga Petukangan Utara?
Menurut pak Fadilah “Untuk
lansia belom ada program khusus lansia masih disatukan denga raskin. Jadi
bantuannya disamakan untuk mereka manfaat yang di hasilkan Untuk masyarakat Lansia di
petukangan yaitu mereka mendapatkan perhatian pemerintah terikait
pelayanan sosial tanpa melupakan kebutuhan setiap lansia dan juga setiap lansia mendapatkan sarana dan
prasarana yang layak.”
2.
Mekanisme pendistribusian lansia?
“dalam Pengambilan keputusan yang diambil oleh pemerintah
dengan adanya berbagai laporan dari RT/RW yang ada di kelurahan Petukangan
Utara kepada kelurahan lalu kelurahan bisa menyampaikan ke suku dinas sosial
yang mempunyai keputusan dan mengetahui anggaran-anggaran yang dikeluarkan untuk bantuan yang dibtuhkan
oleh masyarakat,lalu dari sudin sosial akan menggerakan tim survei khusus untuk
mensurvei kelayakan atau tidaknya untuk masyarakat yang menerima bantuan
tersebutbusian untuk lansia jadi ada laporan dari RT/RW ke kelurahan
jadi nnti kelurahan”
3.
Apakah program ini sudah berjalan dengan
sepenuhnya ?
“program ini sudah berjalan dengan
baik tapi tidak sepenuhnya mendapatkan bantuan Karena program ini masih banyak
lansia yang belum di datangi oleh tim survey yang belum mendata para lansia
tersebut”
BAB III
PEMBAHASAN
Implementasi
Program Lanjut Usia (Lansia) Di Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan
Pesanggrahan Jakarta Selatan Tahun 2017
3.1 Isi Kebijakan
Di Kelurahan Petukangan
Utara menurut Bapak Fadilah kebijakan sosial dalam bentuk program pelayanan sosial
bagi lansia tidak lain adalah untuk meningkatkan kesejahteraan lansia yang
mayoritas sudah tidak dapat memenuhi kebutuhuannya sendiri Karena kondisi fisik
yang ssemakin melemah terlebih lagi lansia yang tergolong terlantar.
Implementasi pelayanan sosial bagi lansia yang terlantar merupakan wujud nyata
agar harpan bersama yaitu kesejahteraan dapat terwujud. Implementasi yang penuh
komitmen memberikan kontribusi yang positif bagi kesejahteraan lansia begitu
pula sebaliknya apabila implementasi yang dilakukan setengah hati maka yang ada
hanya program tanpa nyawa. Hasil yang di dapat pun kurang memberi dampak bagi
kesejahteraan lansia terlantar. Perencanaan pelayanan yang baik tapi tidak
ditunjang dengan implementasi yang baik maka hasil yang di dapat kurang maksimal.
Tujuan
penelitian ini adalah ingin mengetahui pelayanan sosial bagi lansia dan melihat
kesesuaian implementasi program tersebut yang ada di Kelurahan Petukangan Utara
yaitu meningkatkan kesejaheraan. Melihat sisi positif maupun negative adanya
pelayanan sosial bagi lansia ini agar lebih memahami bentuk pelayanan sosial
yang tepat. Penelitian ini juga ingin mengetahui sistem pelayanan sosial yang
dilakukan pemerintah agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jenis manfaat
yang di hasilkan Untuk masyarakat Lansia di petukangan yaitu mereka mendapatkan
perhatian pemerintah terikait pelayanan sosial tanpa melupakan kebutuhan setiap
lansia dan juga setiap
lansia mendapatkan sarana dan prasarana yang layak. Derajat perubahan yang
ingin dicapai oleh pemerintah sesuai dengan UU RI Nomor 13 Tahun 1998 tentang
kesejahteraan Lanjut usia pada Bab I, Pasal 1, Butir 2, 3, dan 4 dimana
landasan hokum tersebut dibuat dengan tujuan mensejahterakan masyarakat Lansia
agar lebih mendapatkan perhatian khusus di Usianya yang sudah menginjak tua.
Pengambilan
keputusan yang diambil oleh pemerintah dengan adanya berbagai laporan dari
RT/RW yang ada di kelurahan Petukangan Utara kepada kelurahan lalu kelurahan
bisa menyampaikan ke suku dinas sosial yang mempunyai keputusan dan mengetahui
anggaran-anggaran yang dikeluarkan untuk
bantuan yang dibtuhkan oleh masyarakat,lalu dari sudin sosial akan menggerakan
tim survei khusus untuk mensurvei kelayakan atau tidaknya untuk masyarakat yang
menerima bantuan tersebut. Setelah mendapatkan hasil
survei untuk kelayakanya, suku dinas sosial membuat surat ke dinas
sosial. Dan untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat Kelurahan
Petukangan Utara khususnya untuk para Lansia
kelurahan mempunyai program jumat keliling untuk mengetahui apa saja
bantuan yang dibutuhkan oleh Lansia maupun masyarakat lainnya.
3.2 Konteks
Implementasi
1. Kekuasaan,
kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat.
Pengawasan sudah cukup baik
dalam melakukan implementasi suatu kebijakan, suatu kebijakan bila tidak
mendapat kan pengawasan atau tidak diawasi sama sekali akan berdampak kepada ke
gagalam program tersebut. Di setiap program yang sudah berjalan harus segera di
evakuasi secara umum, maka program kebijakan baru bisa dikatakan sebagai
kegitan yang menyangkutkan substansi dan dampak implementasi. Evaluasi dalam
hal ini dipandang adalah sebagai kegiatan fungsional, yaitu evaluasi kebijakan
tahap akhir tidak hanya dilakukan melainkan di lakukan oleh seluruh proses kebijakan,
maka dari ini evaluasi kebijakan dapat meliputi tahap perumusan program-program
dan masalah- masalah kebijaksanaan untuk menyelesaikan masalah kebijakan,
implementasi maupun tahap dampak kebijakan.
Menurut Bapak Fadilah sebagai lurah
dari kelurahan Petukangan Utara yaitu strategi dalam memberikan bantuan kepada
lansia dengan pelayanan sosial yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang
sudah memasuki kategori sebagai lansia. Untuk pembagian bantuan Kelurahan pun
mendata para lansia yang kurang mampu sehingga bantuan yang diberikan tidak
disalah gunakan ataupun salah sasaran,bantuan ini hanya diberikan kepada
masyarakat lansia yang kurang mampu dan tidak mempunyai keluarga.
BAB IV
PENUTUP
4.1 Kesimpulan
4.1.1
Isi Kebijakan
Hasil Implementasi Kebijakan
Perlindungan dan Perawatan Di Kelurahan Petukangan Utara banyak nya penduduk
yang sudah memasuki Usia Lanjut (lansia) masih sangat banyak yang membutuhkan
bantuan dan perawatan dikarenakan banyak para lansia yang kurang dapat perhatian
dari pihak keluarganya. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui pelayanan
sosial bagi lansia dan melihat kesesuaian implementasi program tersebut yang
ada di Kelurahan Petukangan Utara yaitu meningkatkan kesejaheraan. Setelah
dieliti hasil penerapan kebijakan
implementasi lansia di Petukangan utara sudah bejalan dengan baik, dilihat dari
poin-poin yang sudah dijelaskan diatas.
4.1.2
Konteks Implementsi
Jadi hasil
Implementasi perlindungan terhadap lansia di lakukanna pengawasan dalam melakukan
suatu implementasi kebijakan sudah cukup baik, dan dalam suatu kebijakan harus
ada suatu pengawasan atau bisa tidak dapat pengawasan sama sekali sehingga akan
berdampak suatu program yang gagal. Di setiap program harus secepetnya di
evakuasi secara umum, evakuasi dalam hal ini adalaha sebagai kegiatan
fungsional evaluasi kebijakan tahap akhir yang dilakukan dengan proses
kebijakan yang meliputi perumusan program dan masalah kebijaksanaan.
4.2 Saran
4.2.1
Isi Kebijakan
Karena memberikan kesejahteraan
sosial bagi masyarakat. Maka dari ini saya ingin pemerintah dari daerah Jakarta
selatan lebih mendukung atas
Implementasi Kebijakan Lansia yang telah di buat agar lebih mendapatkan
perhatian agar banyak masyarakat lansia yang membutuhkan bantuan dan perhatian
dapat terpenuhi agar di usianya yang sudah tidak produktif lagi dapat tetap
sehat,tidak gampang terserang penyakit dan juga memiliki perhatian yang dikasih
4.2.2 Konteks Implementasi
Dalam konteks Implementasi in saya
ingin menyaran kan bahwa setiap pengawasan Implementasi suati kebijakan
seharusnya peranan pemerintah harus bisa di optimalkan lagi.
DAFTAR PUSTAKA
Darmojo, B. (2006). Buku Ajar Geriatri ( Ilmu
Kesehatan Usia Lanjut ) edisi ke-3 . Jakarta: Balai Pustaka FKUI.
DRS. AG. Subarsono, M. (2012). ANALISIS KEBIJAKAN
PUBLIK. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Muhammad, M. (2009). Perana Kelompok Lansia
Terhadap Kesejahteraan Sosial Lansia. Jakarta.
Komentar
Posting Komentar