Indonesia dalam Mewujudkan Poros Maritim Dunia
POROS MARITIM
DUNIA
(PMD)
Poros
Maritim Dunia (PMD) baru secara resmi dicanangkan Presiden Jokowidodo dalam
bentuk pidato kenegaraan di Naypyidaw Myanmar pada tanggal 13 November 2014 di
foreum East Asian Summit ke-9. [1]
Sementara
kemenlu RI juga telah meninisiasi di adakannya seminar internasional pada
tanggal 11 mei 2015 di Jakarta dengan tema “Fulcrum
and Foreign Policy”. Selanjutnya, untuk menjadi negara maritim maka Indonesia harus : (1) mampu
memfasilitasi maritim ; (2) mamapu mengelola dan mebangun sumber daya maritim ;
(3) mampu menjaga stabilitas dan keamanan ; dan (4) mampu meneggakan keadilan.
Intrepetasi Kemenlu RI ini perlu diapresiasi, Karena sebagai instansi yang
bersinggungan langsung dengan korps diplomatic asing, Kemenlu RI telah berani
untuk mensosialisasikan konsep PMD mendurut versi Kemenlu RI, walaupun tentunya
vesi diatas memiliki keterbatasan intrepretasi, sesuai dengan bidang tugas
Kemenlu RI sendiri, yaitu dibidang Diplomasi Maritim. [2]
kesadaran
bahwa masih banyak potensi maritim hanya melihat diwilayahnya sebagai garis
batas pengawasan laut, namun perlu juga mempertimbangkan perairan di sekitar
Indonesia. Contohnya, sengketa di Laut China Selatan, yang muncul akibat klaim
China atas sebagian besar perairan itu. Ketakutan akan ancaman dari China
menimbulkan reaksi balancing tersebut;
Filipina dan Vietnam semakin meningkatkan kerja sama pertahanan dengan Amerika
Serikat.[3]
Manakala Amerika Serikat terlibat dalam sengketa di kawasan
Laut China Selatan, posisi Indonesia sebagai salah satu negara paling
berpengaruh di ASEAN akan tergerus,sehingga tidak dapat lagi menjadi pemimpin
alamiah kawasan ini. Disinilah pentingnya roadmap
atau grand strategy kebijakan maritim
Indonesia yang tertuang didalamnya tertuang analisis mengenai maslah
politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan yang di hadapi
Indonesia berdasarkan visi Poros Maritim Dunia dan tentu saja tujuan strategis
Indonesia menjadi kekuatan maritim pada abad ke 21.[4]
Dalam
mencapai tujuan tersebut, Indonesia harus mampu memanfaatkan persaingan politik
internasional di kawasan Indo-Pasifik, terutama persaingan Amerika Serikat dan
China demi kepentingan nasional Indonesia dan kepentingan regionalism ASEAN.
Dalam konteks merangkut dua kekutan yang saling bersaing., Kuik merupakan
strategi yang menggabungkan antara balancing
dan bandwagoning dalam menghadapi
ancaman. Inti dari gedging adalah
dipeliharanya kesempatan suatu negra untuk memihak kekuatan mana saja manakala
negara tersebut berada dalam posisi terdesak (yang harus memihak ke kekuatan
tertentu yang paling menguntungkan negaranya). [5]
Dengan
mengadopsi konsepsi hedging dari
Kuik, bahwa makna Poros Maritim Dunia adalah salah satu tindakan hedging Pemerintah Indonesia dalam
konteks geopolitik dan membangun kerja sama dengan kekuatan-kekuatan besar
dikawasan Indo-Pasifik, baik dengan great
powers, middle powers, regionalism (ASEAN), maupun Internasional (PBB),
terkait maritime demi mengamankan kepentingan nasional dan tujuan strategis
Indonesia menjadi negara maritime besar.[6]
Grand strategy, dapat
diartikan sebagai cara pemerintah dalam memanfaatkan tiga dimensi struktur dan
kekuatan dimensi geografisnya untuk mempertahankan kepentingan nasional. Bahwa
Poros Maritim Dunia dapat diposisikan menjadi visi atau ends geopolitik Indonesia dalam menghadapi persaingan politik
internasional di kawasan Indo-Pasifik. Visi geopolitik ini akan memandu pemerintah
dalam penetapan kebijakan luar negeri dan pertahanannya, serta memandu
pembangunan postur militer, perencanan system perdagangan dan industry
internasiona, serta dalam perencanaan stratefi diplomasi.[7]
Pidato
Presiden Joko Widodo tentang kelima pilar Poros Maritim Dunia :
1.
Pembangunan kembali budaya maritime
Indonesia. Bangsa Indonesia harus menyadari dan melihat dirinya sebagai bangsa
yang identitasnya, kemakmuran, dan adnya ,asa depannya, sangat di tentukan oleh
bagaimana kita mengelola samudera.
2.
Adalah komitmen menjaga dan mengelola
sumber daya laut dengan focus membangun kedaulatan pangan laut melalui
pengembangan industry perikanan dengan mendapatkan nelayan sebagai pilar utama.
3.
Komitmen mendorong pembangunan
insfrakstruktur dan konektifitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan
laut dalam, logistic, dan industry perkapalan serta pariwisata maritime
4.
Bersama-sama kita harus menghilangkan
sumber konflik di laut, sepeti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa
wilayah, perompakan, dan pencemaran laut.
5.
Sebagian negara yang menjadi titik tumpu
dua samudera, Indonesia berkewajiban membangun kekutan pertahanan maritime.[8]
Dalam budaya maritim
hal yang dibahas meliputi identitas bangsa dan cara pandang bangsa terhadap
kemaritiman yang dikaitkan dengan potensi ekonomi dimasa depan. Namun pilar
kedua, akan sulit untuk memberi penamaan, Karena diasan dibahas tentang sumber
daya laut, pangann laut, dan industry perikanan. Ekonomi Maritim yang meliputi sumber daya laut, industry
kemaritiman, dan pariwisata maritime ( yang oleh Presiden juga singgungkan pada
pilar ketiga). Konektivitas Maritim dengan
industry perkapalan dan keempat, Presiden Jokowi sudah sangat jelas mengatakan
sebagai diplomasi maritime sedangkan
untuk pilar kelima ,salam study hubungan internasional, teminologi memiliki
makna yang lebih luas dari pertahan.
*Budaya
Maritim
Jika rakyat
Indonesia ingin mendapat porsi lebih dari manfaat perekonomian berbasis
maritime di Indonesia, maka budaya dan sikap mentalnya terhadap maritime harus
berubah. Apabila dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten, bukan tidak
mungkin bangsa Indonesia akan kembali memnemukan jati dirinya dalam dua-tiga
generasi kedepan sebagai bangsa maritime. Waktu yang dibutuhkan proses sosial
ini tergantung dari komitmen seluruh komponen masyarakat untuk berubah ke arah
yang hendak dituju.
Faktor kempemimpinan masyarakat menjadi satu elemen penting
untuk melakukan perubahan sosial. Para pemimpin bangsa tidak hanya dituntut
untuk memahami pengetahuan dalam tataran strategis, namun juga memiliki sikap
mental dan tegas, berani, visioner, arif, bijaksana, dan berwawasan. Aspek
budaya lain yang mendukung visi Poros Maritim Dunia adalah oriantasi
pembangunan dari Jawa-sentris menuju keluar-Jawa kegiatan solsial budaya dapat
berupa kegiatan politik nasional, pelayaran, perdagangaan, industry, perikanan,
Pendidikan, penelitian, kesehatan, kesenian, dan bahkan pertahanan keamanan
keluar-Jawa.[9]
*Ekonomi
Maritim
Prasarana ekonomi
harus dibangun secara optimal. Insfrasrtuktur seperti sarana-prasarana
pelabuhan, kapal angkut/penumpang, alat pelayaran navigasi harus di bangun.
Banyaknya pulau dan pelabuhan tradisional di Indonesia seperti pulau sabang,
pulau batam, pulau bintan, pulau natuna, kota merak, kota cilacap, kota bitung,
kota palu, kota kupang, pulau moratai dam kota sorong yang sebenarnya cocok
dikembangkan menjadi deap sea port atau
global transshipment port seperti
singapura.[10]
Motif dibalik focus internasional di kawasan Indo-Pasifik
tidak lepas dari moif ekonomi, yaitu : freedom
of navigation, akses kepada sumber daya alam, dan akses kepada pasa. Jika
sumber daya maritime itu berupa ikan, pelabuhan tersebut harus memiliki tempat
sandar kapal ikan yang memadai fasilitas undloading
muatan ikan yang baik untuk meneruskan muatan ikan ke pasar ikan.[11]
Pada intinya, dilokasi pelabuhan besar harus dibangun
fasilitas yang memadai dengan dilengkapi teknologi yang sesuai dengan
perkembangan zaman, sehingga mampu bersaing dan meyesuaikan diri dengan
kecanggihan teknologi kapal abad ke-21.
*Konektivitas
Maritim
Indonesia perlu berencana untuk harus mengimbangi singapura
dalam manfaat satu rute gemuk . seluruh pelabuhan strategis yaitu selat malaka,
dan dua rute yang dilewati selat sunda dan laut Sulawesi perlu didukung oleh
sumber listrik yang memadai agar kapal-kapal dapat bersandar di sejumlah
pelabuhan. Diperlukan perbakan system hub
and spoke yang ada, dengan memperhatikan masukan dari pelaku ekonomi yang
terlibat dalam pelayaran domestic tersebut.
Jika melihat rencana pembangunan lima deep sea port di kuala tanjung, Jakarta, Surabaya, makasar, dan
sorong, ada beberapa wilayah di Indonesia yang belum terjangkau dengan rute
pelayaran pendukung, seperti di wilayah Pontianak dan sekitarnya, Bengkulu,
Sumatra barat, bagian barat Sumatra untara, Kalimantan timur, kaliantan utara,
dan Gorontalo. Tujuan dilakukannya diplomasi internasional adalah untuk
memenuhi ataupun memeperjuangkan kepentingan nasional Indonesia.[12]
*Diplomasi
Maritim
Dalam
diplomasi maritime, ada empath al yang perlu di jadikan panduan yaitu, (1)
perlunya selalu mempertajam dan memperioritakan kepentingan Indonesia (2)
menentukan kepentingan (3) perlunya memperjuangkan kepentingan ASEAN, di mana
Indonesia menggap dirinya sebagai pemimpin alamiah ASEAN. (4) perlunya solusi
menang-menang dari maslah sengketa antarnegara ASEAN dan pihak diluar ASEAN,
seperti dengan kekuatan besar (Amerika Serikat, China, India, dan Jepang).[13]
*Kamana
Maritim
Dalam dimensi maritime pada kemanan
regional Indo-Pasifik, postur pertahanan yang efektif terpusat pada kekuatan
maritime (seapower) dan kekuatan
udara (airpower). Hal ini yang di
tuangkan dalam enam alasan.\
1. Karena
dampak transformasi pertahanan dan peningkatan teknologi militier, atau dikenal
dengan istilah Revolution in Military
Affairs(RMA).
2. Adanya
kehadiran kekuatan laut asing di kawasan Samudra Hindia, Laut China Selatan,
dan Pasifik Timur, terutama dari Angkatan Laut Amerika Serikat, Australia,
China, India, Jepang, Prancis, Inggris, menyebabkan peningkatan kebutuhan
interoperabilitas antara kekuatan laut negar di kawasan dan kekuatan maritime
asing tersebut.
3. Modernisasi
kekuatan militer China juga berdampak pada kebutuhan modernisasi pertahanan di
kawasan Asia Tenggara.
4. Isu
global atas perang melawan terorisme juga membuat kekuatan militer di
Indo-Pasifik penyiapan diri dalam menghadapi konflik asimentris dan
berintesitas rendah.
5. Peran
Amerika Serikat (AS) dikawasan Indo-Pasifik cenderung semakin besar.
6. Muculnya
peran dan revalansi baru dari aliansi regional dan bilateral di Indo-Pasifik
antara AS dan five powers Defense
Arrangement (FPDA).[14]
Geoffrey
Till dalam bukunya seapower menjelaskan
bahwa konteks seapowers, kebijakan
nasional merupakan asal dari kebijakan lain, seperti kebijakan luar negeri, dan
pertahanan yang akhirnya mengerucut pada kekuatan maritime suatu negeera, baik
dari sector sipil Maupin militer. [15]
internasional
Pemerintah yang menjadi rujukan bagi kebijakan-kebijakan lain di tiap
kementrian dan instasi pemerintah terkait. Pandangan Till juga telah
mengingatkan kita, bahwa prospek Indonesia sebagai negara maritime adalah
melalui proses yang tidak cukup dipenunhi dengan lanskap kebijakan nasional
diatas.
Peraturan
Presiden tentang Poros Maritim Dunia juga menjadi acuan bagi Kementrian Luar
Negeri dalam menetapkan kebijakan luar negeri Indonesia. Dalam hal ini,
kebijakan luar negeri yang akan diterapkan dapat saja kemudian menjadi doktrin
kebijakan luar negeri Indonesia. Karena doktrin kebijakan luar negeri akan
dibatasi pada pilar ke-4 Poros Maritim Dunia, yaitu diplosmasi maritime
(walaupun diplomasi dalam arti luas juga termasuk diplomasi budaya, ekonomi,
pertahanan yang tekait dengan keempat pilar Poros Maritim Dunia yang lain).
Peraturan Presiden tentang Poros Maritim Dunia
tentunya juga akan memberi arah bagi kebijakan ekonomi nasional, yang memberi
penekanan lebih kepada pembangunan ekonomi meritim, seperti pembangunan deep sea port berserta
kelengkapan fasilitas terkait, pembangunan transportasi laut, pembangunan
konektivitas antarmoda pembangunan zona ekonomi maritime.
Salah
satu bentuk kebijakan tersebut adalah pola koordinasi yang bersifat matriks.
Pola yang dimaksud menempatkan dua instasi coordinator yang berbeda. TNI AL
sebagai coordinator keamana laut termasuk Bakamla untuk melakukan pengawasan
atas seluruh potensi ancaman militer.[16]
[1] Mantratama, Ian, Arungi Samudra Bersama Sang
Naga (Jakarta:Eleks Media Komputindo, 2016) Hlm: 128
[4] Nelson,
Brad dan Sulaiman, Yohanes. Indonesia
Makes Waves: A New Maritime Policy Heralds a More Foregin Policy. Global
Asia, Vol.10, No.1 (Spring 2015). Hlm. 71-77.
[7]
Sistem diplomasi yang memiliki input dari sumber yang intelijen yang dapat
diandalkan,yang kemudian didisemasikan ke stake
holder untuk dapat diproses dengan cepat, dan disampaikan kepihak luar
dengan baik Hlm:143
[14]
Pabhakar. W.L.S. 2007. Ther Regional Dimension of Territorial and
Maritime Disputes in South Asia : Actors, Disagreements and Dynamics dalam
Maritime Security in Southeas Asia. London: Routledge.
[15] Till,
Geoffrey. 1998. Seapower. Hlm.3.
[16] http://print.kompas.com/baca/2015/07/13/Antara-Direktorat%2c-KPLP%2c-dan-Bakamla
diunduh pada tanggal 19 juli 2015
Komentar
Posting Komentar